Alasan terpilihnya Sam Ratulangi

Uang NKRI 2016 Rp 20 ribu

Wajah Sam Ratulangi terpilih menghiasi uang baru NKRI. Kenapa ia terpilih?

12 wajah Pahlawan dipecahan uang kertas daan logam baru 2016

inovasi|CC Awal pekan ini, Bank Indonesia (BI) secara resmi mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun emisi 2016.

Dalam uang rupiah desain baru tersebut terdapat 12 orang pahlawan nasional yang diabadikan sebagai gambar muka, baik pada uang rupiah kertas maupun uang logam.

Satu dari 12 orang pahlawan tersebut adalah pahlawan nasional asal Sulawesi Utara, yaitu Dr GSSJ Ratulangi, yang diabadikan pada uang kertas Rp 20.000.

Uang emisi NKRI terdapat 12 gambar pahlawan. Gambar pahlawan tersebut akan tersebar di pecahan Rp 100 ribu hingga ke pecahan Rp 1.000. Lalu, mengapa gambar pahlawan yang lama harus diganti?

“Kalau melihat yang sudah ditetapkan Pak Presiden, itu merepresentasikan NKRI, jadi di sana ada pahlawan dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, NTT dan lainnya. Itu esensinya,” kata‎ Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Suhaedi.

Penetapan pahlawan-pahlawan tersebut, sudah melalui berbagai pertimbangan dan melibatkan kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan. Ini dilakukan karena dalam Uang NKRI yang baru ada tanda tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lantas, apa alasan Pemerintahan Jokowi memilih Sam Ratulangi di gambar uang Rp 20 ribu yang baru?

Dr Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau Sam Ratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada 5 November 1890. Selain merupakan Gubernur Sulawesi yang pertama, Sam Ratulangi juga merupakan doktor ilmu pasti pertama Indonesia.

Sam Ratulangi dan keluarga

Giat Belajar
Sam Ratulangi menimba ilmu pertama kali di Hooofden School, sebuah sekolah untuk kalangan keluarga Belanda dan bangsawan. Kebetulan, ayahnya adalah guru di sekolah itu. Meski bukan berasal dari keluarga kaya dan bangswan, Sam remaja berhasil lulus di sekolah tersebut. Setelah lulus di usia 14 tahun, ia kemudian bertolak ke Jakarta untuk belajar di Koningin Wilhelmina School (Sekolah Teknik setingkat SMA) pada tahun 1904.

Setelah lulus sekolah, ia meneruskan sekolahnya dengan menempuh pendidikan di Lager Onderwijs (LO) dan Middlebare Acte, hingga berhasil memperoleh ijazah guru ilmu pasti.

Rupanya, Sam belum berpuas diri. Ia berangkat ke Belanda untuk kuliah di Jurusan Ilmu Pasti di Vrije Universiteit Amsterdam. Tapi ia gagal masuk, karena tak memiliki ijazah HBS (Hogere Burger School) atau AMS (Algemene Middlebare School) setingkat SMA. Ia pun meneruskan studinya di Universitas Zurich.

Pada tahun 1919, Sam Ratulangi berhasil menyandang gelar Doktor Ilmu Pasti dan Ilmu Alam di Swiss. Ia pun menjadi doktor ilmu pasti pertama Indonesia.

Aktif Berorganisasi dan Politik
Selama berada di di luar negeri, Sam aktif dalam organisasi, bahkan ia menjadi ketua Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia, yang merupakan organisasi pelajar-pelajar Indonesia di Belanda. Di Zurich Swiss, ia juga menjadi ketua Association d’Etudiant Asiatiques atau Asosiasi Pelajar-pelajar Asia. Di tempat ini, ia berkenalan denggan Jawaharlal Nehru (kelak menjadi perdana Menteri India) dan Tojo (kelak jadi perdana Menteri Jepang pada masa perang dunia II).

Pulang ke Tanah Air pada 1919, Sam mengajar di Prinses Juliana School dan AMS Yogyakarta. Suatu ketika, seorang wartawan Javabode bernama Zentgraaf, menulis artikel tentang Ratulangi yang dianggap tidak pantas mengajar anak-anak Belanda. Justru kecaman yang diterimanya ini, semakin mengobarkan semangat nasionalisme.

Tiga tahun kemudian di Bandung, Sam bersama temannya, Tumbelaka, mendirikan bisnis Maskapai Asuransi Indonesia. Sayang, usahanya kurang berhasil. Hingga suatu ketika, tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang pelajar HBS dari Surabaya, yang sedang berjalan-jalan di kawasan jalan Braga. Mereka berdiskusi panjang lebar tentang masa depan bangsa. Siapa sangka, orang dijumpai Sam itu adalah Sukarno, yang kelak jadi proklamator RI.

“Sam, Engkau adalah guru dalam lapangan politik,” kata Bung Karno, kala itu.

Perjumpaannya dengan Bung Karno, memicu Sam kembali ke Tanah Kelahiran. Pada 1924, Sam menjadi Sekretaris Dewan Minahasa di Manado. Ia mulai giat melakukan usaha yang bermanfaat bagi rakyat, antara lain pembukaan daerah baru untuk pertanian, mendirikan yayasan dana belajar, dan kegiatan sosial lainnnya.

Tiga tahun berselang, saat diangkat menjadi anggota Volksraad (DPR RI), Sam mulai berani berpolitik. Ia mengajukan tuntutan ke Pemerintah Belanda, agar menghapuskan perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, dan diskriminasi pendidikan antara orang Belanda dan Indonesia.

Masih di tahun yang sama, pada 16 Agustus bersama dr. Tumbelaka, Sam mendirikan Partai Persatuan Gubernur Sulawesi Minahasa. Partai lokal yang berhaluan ke gerakan koperasi pimpinan Mohammad Hatta ini, menjalin kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda.

Sam juga mendirikan Vereniging Indonesische Academici (Persatuan Kaum Sarjana Indonesia). Kegiatannya yang lain adalah menerbitkan majalah mingguan ‘Peninjauan’ bersama Dr Amir. Luasnya wawasan dan pengalaman Sam, dibuktikan dalam buku karangannya yang berjudul Indonesia in de Pacifik-Kernproblemen van den Aziatischen (Indonesia di Pasifik, Analisa Masalah-masalah Pokok Asia Pasifik). Di buku inilah, ia mencetuskan gagasan Si Tou Timou Tumou Tou, yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Falsafah budaya di Minahasa, yang akhirnya jadi semboyan Provinsi Sulawesi Utara.

Belanda mencium gerakan Sam menggelorakan semangat anti-kolonialisme Sam menjalankan roda bisnis dan koperasi, hingga ia akhirnya masuk penjara dengan umpan skandal korupsi.

Sejak ke luar dari penjara, Sam mulai aktif menulis. Pada 1938, ia menulis banyak artikel di majalah politik mingguan Nationale Commentaren, yang intinya meminta para tokoh pergerakan bersatu dalam sebuah gerakan nasional.

Jepang mulai masuk ke Indonesia, dan pemerintahan kolonial Belanda mulai ke luar dari Tanah Jawa. Sam merasakan bakal pecahnya perang Asia-Pasifik, setelah kawannya yang sudah menjadi Jenderal Hideki Tojo, memintanya mengerahkan tenaga rakyat Indonesia membantu pemerintah Jepang. Dwitunggal, Soekarno dan Hatta pun ditunjuk Ratulangi sebagai orang yang tepat untuk itu.

Misteri Sila Pertama Pancasila
Menjelang kekalahan Jepang di Perang Asia-Pasifik pada 1945, Sam kembali ke panggung politik. Kala itu, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) digelar pada 18 Agustus 1945, untuk mengesahkan rencana Undang-undang Dasar yang telah dibuat pada bulan Juli 1945.

Alexander Andries Maramis, tokoh nasionalis asal Sulawesi Utara yang tergabung di Panitia Perancang UUD, merasa belum puas dengan isi Piagam Jakarta. Sejak penanda-tanganan Piagam Jakarta, melobi sejumlah tokoh untuk mengganti isi sila pertama Piagam Jakarta, karena dinilai kurang tepat diterapkan sebagai dasar negara republik yang memiliki keragaman suku, bahasa dan agama.

Maramis dengan bantuan lobi Sam Ratulangi meminta perubahan ini ke Mohammad Hatta, setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Dalam sidang pertama PPKI atau Panitia Indonesia Raya sekaligus melakukan pengesahan UUD 1945, Bung Hatta akhirnya mengganti istilah ‘Mukaddimah’ diubah menjadi ‘pembukaan’. Kemudian, sila pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di tangan Bung Hatta, perbedaan itu tuntas dalam waktu 15 menit saja.

Setelah terbentuknya negara RI, Sam menjabat gubernur Sulawesi dengan kedudukan di Makassar. Di sinilah kepiawaian Sam diuji. Pada saat tentara Jepang akan menyerahkan Sulawesi kepada Belanda, Sam menolaknya. Ia pun mengirim Petisi ke PBB, agar Sulawesi tidak dipisahkan dari RI.

Maka, terjadilah sejumlah aksi-perlawanan militer menentang Belanda. Di Sulawesi Utara terjadi pertempuran hebat yang dikenal dengan “Peristiwa Merah Putih di Manado”. Pada 5 April 1946 Ratulangi beserta beberapa orang stafnya ditangkap oleh tentara Belanda, sebagai upaya menghentikan perlawanan rakyat. Selama tiga bulan lamanya ia dipenjara di Makassar, kemudian diasingkan ke Serui, Papua. Ia baru dibebaskan setelah tercapai persetujuan Renvile pada Januari 1948.

Tiba di Jakarta, Sam kembali menolak kebijakan Belanda yang ingin memisahkan Indonesia bagian Timur dari RI. Bersama I Gusti Ketut Puja, Pangeran Muhammad Noor, TST Diapari, WST Pondang dan Sukardjo Wirjopranoto, mereka mengeluarkan pernyataan yang dikenal dengan nama “Manifes Ratulangi”, yang disiarkan di RRI Yogyakarta pada 10 November 1948. Menifes itu merupakan seruan kepada pemimpin-pemimpin Indonesia bagian Timur, untuk menentang setiap usaha yang bertujuan memisahkan Indonesia bagian Timur dari NKRI.

Belanda melancarkan agresi militernya yang kedua. Sam dan sejumlah tokoh Indonesia Timur, kembali ditangkap dan dijebloskan ke penjara yang dingin, tanpa lewat proses pengadilan. Pada 30 Januari 1949, Sam tiada.

Atas jasa-jasanya kepada negara, pada 1961, Sam Ratulangi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh presiden pertama RI. Empat tahun kemudian, pemerintah mengubah nama Universitas Sulawesi Utara dan Tengah menjadi Universitas Sam Ratulangi. “Sam, Engkau guruku. Sangat layak menerima penghargaan ini,” kata Bung Karno.

Memamng benar. Wajah Sam tak mesti ada di setiap lembaran uang. Tapi semangatnya harus selalu  dikenang, karena ia punya nilai sejarah Negeri ini. (jhonny sitorus/inovasi)

Sam Ratulangi diabadikan menjadi nama perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara
build_links(); ?>