Antropolog uji materi pasal penodaan agama

Sejumlah antropolog usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2017).

inovasi|CC Sejumlah antropolog yang menamakan diri Gerakan Antropolog untuk Indonesia berencana mengajukan uji materi Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami akan melaksanakan judicial review dengan memberikan kesaksian-kesaksian bagaimana persoalan penistaan agama itu dalam perspektif kehidupan sosial, perspektif antropologi,” ujar inisiator gerakan itu, Yando Zakaria di Kompleks Istana Kepresidenan, hari ini (16/1/2017).

Dilihat dari perspektif antropologi dan sosiologi, unsur pada pasal penodaan agama dinilai sangat lentur dan relatif.

Akibatnya, pasal itu pun dapat dipolitisasi oleh kelompok agama tertentu. Yando mencontohkan, agama tertentu pasti menilai agama lain bukanlah kebenaran.

Dalam perspektif agama, hal itu adalah wajar. Namun, dalam perspektif sosial politik, hal itu jadi persoalan lantaran dapat menimbulkan gesekan.

“Bahkan, tanpa sadar kita semua melakukan penistaan agama. Lalu apa fungsinya pasal itu?” ujar Yando.

Para antropolog, lanjut Yando, berpendapat agar bentuk atau unsur penodaan agama dikembalikan ke pasal-pasal pidana umum.

Misalnya, fitnah, pencemaran nama baik hingga pasal soal merusak barang milik orang lain. Lagipula, sejumlah negara telah mencabut pasal atau undang-undang semacam itu dan kehidupan sosialnya semakin baik.

“Kami menggunakan basis ilmu antropologi. Jadi kami ini bebas dan tidak terkait dengan kekuatan politik tertentu,” lanjut Yando. (inovasi)

build_links(); ?>