Rektor Unsrat: Uang kuliah belum naik

Wisuda Universitas Sam Ratulangi, Manado

inovasi|CC Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) memastikan tak ada Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang telah terdaftar.

“UKT bagi para calon mahasiswa baru masih sama dengan tahun sebelumnya, tidak ada kenaikan,” kata Rektor Unsrat Ellen Kumaat.

Rektor justru lebih memilih untuk membahas kuota mahasiswa baru di tahun 2017, daripada berbicara kepastian naik-tidaknya UKT. Menurut dia, saat ini masih dalam proses pembahasan kuota mahasiswa di tataran rektor seluruh Indonesia.

“Kita masih bahas. Nanti kan ada pembagian kuota pada setiap tahapan penerimaan, nah itu yang nanti kita jadikan dasar,” kata Kumaat, berdalih.

Di kesempatan terpiah, Universitas Negeri Manado (Unima) sudah ancang-ancang untuk penerimaan mahasiswa baru. Ya, rangkaian seleksi penerimaan baik SNMPTN maupun SBMPTN sudah dimulai.

“Belum ada pembicaraan khusus untuk jumlah kuota penerimaan mahasiswa baru. Namun, jika melihat tahun-tahun sebelumnya, kuota Unima berada di angka 5.000-6.000 kursi,” beber Kepala Humas Unima Johnly Tendean. Dipaparkannya, dari 5.000 jatah kuota kursi untuk mahasiswa baru Unima, dibagi melalui tiga jalur masuk.

Sementara itu, tren kenaikan harga merembet ke pengelola Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), yang berencana menaikkan besaran SPP yang diatur dalam skema UKT. Kenaikan tarif SPP itu dikhususkan untuk kelompok atau kelas yang paling mahal.

Sampai saat ini ada sebelas kampus yang berlabel PTN BH. Di dalam skema UKT penetapan SPP memang dibagi dalam beberapa kelompok. Ada kampus yang menetapkan pengelompokan besaran SPP hingga tujuh jenis. Setiap mahasiswa baru akan dimasukkan dalam kelompok besaran SPP itu sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya.

Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan rencana kenaikan SPP dikhususkan untuk yang kelompok atas saja.

“Inipun baru kalangan PTN badan hukum yang membahasnya,’’ katanya. Dia menegaskan karena berstatus PTN BH, cukup ditetapkan internal kampus.

Menurut Dwikorita, rencana kenaikan SPP itu khusus untuk kelompok UKT yang paling atas. Alasannya adalah untuk rasa keadilan. Dia mencontohkan UKT paling atas digunakan untuk mahasiswa baru yang penghasilan orangtuanya Rp10 juta sampai Rp100 juta per bulan bahkan lebih.

“Nah itu kan ada tidak adilnya,” jelasnya.

Ketidakadilan muncul karena SPP mahasiswa dari orangtua berpenghasilan Rp10 juta dengan yang Rp100 juta sama. Dia menuturkan, seharusnya ada kelonggaran batas atas untuk mengakomodir masyarakat berpenghasilan sangat tinggi.

“Jadi pada praktiknya itu ada juga masyarakat yang ngempet (menahan, red) ingin bayar mahal tapi tidak bisa,” jelasnya.

Mau membayar lebih tinggi, khawatir jadi suap, gratifikasi, atau yang lainnya. Sebab tidak ada aturan atau landasan hukumnya.

Dwikorita menegaskan bahwa 70 persen mahasiswa UGM berasal dari keluarga kurang mampu. Sehingga tidak perlu khawatir rencana kenaikan SPP itu bakal mejadi ajang kampus mencari uang. Dia menegaskan UGM tetap akan terus menjadi kampus kerakyatan.

Pemerhati pendidikan tinggi dan mantan dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Satrio Soemantri Brojonegoro mengatakan besaran SPP termahal dalam skema UKT sebaiknya tetap ada batasannya. Bahkan tidak perlu dinaikkan, baginya juga tidak ada masalah.

Perkara ada orangtua mahasiswa super kaya yang ingin menyumbang, dibuatkan skema baru. Sumbangan itu di luar dari besaran SPP.

“Orangtua yang kaya raya itu bisa menyumbang melalui dana abadi kampus, dana pembangunan laboratorium, atau sejenisnya,” jelasnya.

Meskipun berstatus PTN BH, kampus-kampus ini sejatinya masih aset negara. Bukan sebuah kampus swasta yang bisa seenaknya menetapkan SPP. Dia mengatakan dengan menaikkan SPP untuk masyarakat kaya raya, dikhawatirkan kampus akan berubah halauan. Dari yang semula harus fokus mendidik, menjadi sibuk mencari mahasiswa kaya.

“Martabat kampus harus dijaga,” kata guru besar ITB itu.

Dia menjelaskan pemerintah sebaiknya menetapkan rata-rata batas atas SPP se Indonesia. Kemudian dikurangi dengan rata-rata kemampuan membayar masyarakat setempat. Nah kurangannya menjadi tanggungan pemerintah. Sebab PTN itu adalah aset pemerintah. (inovasi)

build_links(); ?>