BEM bela mahasiswa pengguna jasa hacker

Universitas Sam Ratulangi

inovasi|CC Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (BEM Unsrat) menyesalkan sanksi Rektorat ke mahasiswa, yang diduga terlibat dalam mengubah nilai mata kuliah.

Ketua BEM Unsrat, Combyan Lombongbitung mengatakan, sanksi yang diberikan akan berpengaruh pada kelanjutan kuliah mereka, karena sebagian dari mereka ketakutan akan masa depan perkuliahan.

“Mereka takut tidak bisa menyelesaikan kuliah karena panjangnya skorsing,” ujarnya.

Pihaknya mengusulkan Rektorat tak perlu mengeluarkan sanksi, karena nilai yang diubah telah dikembalikan ke nilai semula.

Jenis hukuman yang diberikan ke mahasiswa yang memanfaatkan jasa hacker ini bervariasi. “Ada yang dua semester, ada juga yang dikeluarkan. Berat ringannya sanksi sesuai pelanggaran,” kata mahasiswa yang terkena sanksi ringan.

Mahasiswa ini mengaku menyesal telah termakan bujuk rayu peretas. Ia bahkan takut sanksi ini diketahui orang tua, karena ia sebagai anak pertama harus memberi teladan kepada dua adiknya.

“Saya takut tidak bisa selesai 14 semester batas kuliah, apalagi ia masih punya 24 SKS mata kuliah,” kata dia pasrah.

Namun Wakil Rektor Unsrat bidang akademik Jimmy Posangi mengaku berbaik hati kepada mahasiswa yang terlibat kasus ini. Karena sebenarnya, kata Posangi, Rektor Unsrat Elen Kumaat ingin para pembeli jasa hacker itu dikeluarkan, karena telah berlaku tidak jujur.

Ia beralasan, apabila kasus ini terjadi di Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Madah (UGM), Universitas Padjajaran (Unpad), maka menyebabkan mereka dikeluarkan.

“Mereka yang mengubah nilai, itu pencuri,” kata Posangi.

Kronologis peretasan
Peretasan sistem komputer Unsrat ini diketahui pada 20 November 2016, dua hari setelah dibobol. Atas kejadian itu, Pusat Teknologi Informasi (PTI) Unsrat langsung menyurati beberapa fakultas tentang nama-nama orang yang terlibat dalam kasus ini.

Setelah menerima surat dari PTI, Dekan di fakultas meminta Wakil III Dekan yang membidangi kemahasiswaan mengurus kasus ini. Beberapa hari kemudian senat dosen Unsrat menggelar rapat tertutup.

Hasil rapat memutuskan mereka diberi sanksi. Hukuman yang diberikan bervariasi ada yang dua semester, ada juga yang dikeluarkan. Berat ringannya sanksi sesuai pelanggaran.

Kepala PTI Unsrat, Hans Wowor, jumlah yang menjadi ‘korban’ sebanyak 167 orang, tersebar di banyak fakultas. Ia enggan mengungkap data fakultas mana saja yang mahasiswanya menggunakan jasa peretasan.

Menurut Wowor, awalnya diketahui setelah seorang dosen menemukan perbedaan data miliknya dengan data di portal. Melalui laporan itu, PTI menelusuri adanya transanksi data yang janggal.

Saat itu ditemukan ada mahasiswa sudah mengontrak beberapa mata kuliah, padahal faktanya tidak demikian. Selain itu, pihaknya menemukan banyak log fail dalam sistem.

Data mahasiswa yang ‘bermasalah’ lalu dikumpulkan. Setelah dua hari proses, mereka menyampaikan hal itu kepada pimpinan fakultas.

Kini, sistem komputer Unsrat dibuat pengamanan baru, kemudian ‘diinject’ dan dibersihkan kembali.

“Ini bisa terjadi di mana saja. Sekarang sudah aman. Tidak bisa dimasuki lagi dengan cara yang sama,” klaimnya. (inovasi)

build_links(); ?>