Diperiksa KPK, OD bantah terlibat e-KTP

inovasi|CC Mantan Anggota DPR yang kini Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey kembali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dari tersangka Sugiarto,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (26/1/2017).

Selain Olly, KPK juga memanggil anggota DPR dari Fraksi PKS Tamsil Linrung, anggota DPR dari Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng, mantan anggota DPR Mirwan Amir, serta Pengelola Dokumen Alat Ukur dan Pemetaan Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Jakarta Selatan Arista Gunawan.

Belum diketahui apa saja yang bakal digali dari para saksi. Namun, kuat dugaan mereka mengetahui proses pengadaan KTP-el yang berujung pada korupsi.

Terlebih, nama-nama anggota dewan tersebut masuk dalam data yang dibuka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Data itu telah diserahkan Elza Syarief, pengacara Nazaruddin, ke KPK.

Sejumlah nama dari pihak pemerintah yang masuk dalam dugaan korupsi e-KTP versi Nazaruddin, di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, serta Ketua Panitia Lelang KTP-el Dradjat Wisnu Setiawan.

Sedangkan dari unsur DPR, nama yang terseret antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Anas Urbaningrum, pimpinan Badan Anggaran DPR dan pimpinan Komisi II DPR. Pihak swasta dalam proyek e-KTP yang ikut dilaporkan ke KPK adalah Andi Narogong.

Gamawan, Setya Novanto dan Anas Urbaningrum dalam berbagai kesempatan telah membantah terlibat dalam dugaan korupsi proyek e-KTP. Mereka menuding Nazaruddin membual.

Bantahan Gubernur OD
Gubernur Sulut Olly Dondokambey membantah terima uang sebesar USD 1 juta terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Olly justru menuding keterangan eks Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin itu mengada-ada.

“Bohonglah, kalian kan lebih tahu. Itu tidak benar,” kata Olly.

Padahal, Nazaruddin sebelumnya membuka nama-nama yang diduga kecipratan aliran dana dalam proyek bernilai triliunan rupiah itu. Nama-nama itu terdiri dari lingkungan eksekutif dan legislatif, di antaranya mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan mantan Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Chairuman Harahap.

Selain itu anggota Komisi II DPR RI Arief Wibowo, mantan anggota Komisi II DPR RI Melchias Markus Mekeng, mantan anggota DPR RI Mirwan Amir, hingga Gubernur Jateng Gandjar Pranowo.

Saat proyek ini dibahas, Olly merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI. Namun, politikus PDI Perjuangan itu membantah ada kesepakatan di Banggar DPR untuk meloloskan proyek pengadaan e-KTP dengan nilai tertentu.

“Tidak ada, itu usulan pemerintah semua. Tidak ada alasan banggar (menyetujui). Banggar mau buat UU APBN, bukan menyetujui proyek e-KTP,” kata dia.

Pada kasus ini, KPK baru menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto.

Irman dikenakan Pasal 2 ayat (2) subsider ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (KP)

build_links(); ?>