Pemerintah harus pantau pendidikan seks di buku sekolah

Penerbit buku menarik peredaran buku sekolah yang bermasalah

inovasi.cc Pasca permintaan maaf oleh pihak penerbit dan penarikan buku dari peredaran, bukan berarti kasus konten buku porno di sekolah dianggap selesai. Kasus ini adalah masalah penting yang harus dipertimbangkan dan perlu diambil tindakan yang tepat, supaya kasus serupa tidak terulang kembali. Jika tidak, pasti akan mudah terulang kembali dan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), dalam satu tahun terakhir ini ada banyak kasus serupa dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Kasus serupa yang juga terjadi di Jambi, Bali, Samarinda, Pasaman, Bogor, Tangerang Selatan dan DKI Jakarta, penyelesaian selalu sama yakni penerbit meminta maaf.

“Tapi, apa yang terjadi kemudian? Kasus serupa kembali terjadi dan modus yang tak jauh berbeda. Karena tidak ingin terulang lagi, kasus ini harusnya jadi pelajaran bersama dan dicarikan jalan keluar yang terbaik,” kata Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji, hari ini (8/3/2017).

Menurut Ubaid Matraji, Konten porno di buku sekolah ini memang agak tarik-ulur dan belum jelas duduk perkaranya, karena dalam beberapa kasus, definisi porno agak kabur. Ketika JPPI melakukan investigasi pada beberapa buku yang “diduga” bermuatan konten porno, ada beberapa kalangan yang mengatakan, termasuk kategori porno. Sementara sebagian yang lain mensinyalir bahwa ini tidak masuk kategori porno, tapi bagian dari pendidikan seks di sekolah.

“Mana yang lebih tepat? Ini perlu diinvestigasi lebih dalam,” kata dia.

Di luar perdebatan tersebut, ternyata memunculkan pertanyaan publik ihwal pendidikan seks di sekolah. Ini penting untuk diperhatikan, sebab kasus pelecehan dan kekerasan seksual juga kerap terjadi di sekolah. Bahkan, pelakunya tidak jarang berasal dari lingkungan sekolah.

Ini disebabkan karena lemahnya pengawasan dan juga ketidaktahuan si korban terhadap pengetahuan seksual. Karena itu, pihaknya memandang penting bahwa pendidikan seks harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah.

Dalam Kurikulum 2013 lalu, pemerintah pernah mengklaim bahwa pendidikan seks sudah dimasukkan dalam kurikulum tersebut.

Tapi, belum kelihatan secara pasti model tarawaran pendidikan seks di sekolah itu seperti apa. Apalagi, pemberlakuan kurikulum 2013 sudah kandas di tengah jalan.

“Ini menambah kegelisahan masyarakat soal model pendidikan seks di sekolah. Karena itu, JPPI menegaskan dan meminta pemerintah untuk merumuskan model pendidikan seks di sekolah dan memasukkan ke dalam kurikulum,” ujar Ubaid Matraji,

Selain itu, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyebaran konten porno di sekolah, perlu adanya penegakan hukum. Pelaku dan siapapun yang terlibat harus dihukum. Karena itu, harus ada penyelidikan secara komprehensif mulai dari penulis, penerbit, distributor, dan pihak sekolah.

Dari langkah ini, ada banyak hal yang akan ditemukan. Misalnya, dari sisi penulis, perlu ada penyelidikan lebih lanjut mengapa dia sampai menulis buku dengan konten seperti itu.

“Karena ketidaktahuan, atau kesengajaan, atau malah ada motif lain? Ini penting untuk diketahui oleh publik,” tandasnya. (inovasi)

build_links(); ?>