‘Ketika wartawan melecehkan korban perkosaan’

Ilustrasi : korban kekerasan seksual
Ilustrasi korban kekerasan

Kebebasan pers bukanlah tanpa batas. Pers yang merdeka haruslah tetap bijaksana, tanpa mengganggu hak pribadi, terlebih korban kekerasan.

Oleh: Themmy Doaly

inovasi.cc | Seorang wartawan begitu bernafsu mewawancarai L, siswi yang jadi korban perkosaan sekuriti sekolah. Dua kali wartawan itu mendatangi rumah korban, termasuk mencari ke sekolahnya.

Tiap dia datang, L yang takut memilih mengurung diri di kamar. Ia tak mau semakin banyak orang mengetahui kejadian yang menimpanya.

Seperti diceritakan BW, orang tua korban, wartawan itu mendesak dan sempat mengeluarkan sejumlah ancaman. Bahkan, kalimat intimidatif dan terus-menerus menyalahkan korban, terdengar hingga di dalam kamar–tempat L mengurung diri.

“Besoknya, anak saya meninggal,” kata BW seperti diberitakan tempo.co, Kamis (30/3/2017). “Pemicunya (bunuh diri) mungkin setelah datang wartawan itu. Ada omongan dia yang gak enak didengar anak saya.”

Meski demikian, aparat kepolisian yang menangani kasus tersebut, tak bisa mengaitkan kematian korban dengan kedatangan wartawan. “Secara hukum, kita tidak bisa menyalahkan wartawan itu,” ujar Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat.

Ada dua asumsi yang bisa ditarik dari pernyataan Kombes Yusri Yunus. Pertama, kematian adalah fakta, sedangkan keputusan korban untuk mengakhiri hidup bisa didorong banyak faktor. Bisa intimidasi wartawan, atau itu hanya salah satu faktor saja.

Asumsi kedua, yang akan jadi bahasan tulisan ini, ketidakberdayaan itu sangat mungkin disebabkan jargon yang kita kenal dengan sebutan ‘kebebasan’ pers. Artinya, menghalangi kerja wartawan bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Tapi, apakah benar demikian? Apakah kebebasan pers tidak perlu mempertimbangkan psikologis dan kondisi trauma yang dialami korban kekerasan seksual? Apakah korban kekerasan seksual tidak punya hak yang juga harus dihargai wartawan maupun industri media?

Ketika media melecehkan korban
L adalah satu dari banyak korban kekerasan seksual. Ia juga jadi satu dari sekian banyak korban media massa. Soalnya, sejumlah riset menyebut, media cenderung kurang berpihak pada korban kekerasan seksual, serta melanggar kode etik jurnalistik.

Pada Maret-Mei 2012, misalnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia melakukan riset tentang pemberitaan perempuan di 7 surat kabar yang terbit di Jakarta, serta 6 media televisi.

Dari 11 kategori berita tentang perempuan yang terbit di surat kabar, berita kekerasan pada perempuan menempati urutan tiga. Dari total 731, sebanyak 106 berita mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan. Dalam kategori ini, kekerasan seksual merupakan topik yang paling menonjol, selain kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, dalam riset itu, AJI Indonesia menemukan fakta, meski jadi korban kekerasan, perempuan tetap disalahkan akibat kejahatan yang menimpanya. Salah satu contoh, berita berjudul “Istri Nolak Bersetubuh, Dibunuh Suami”.

Dalam pemberitaan itu, media gagal memahami konteks masalah, dengan menyebut sikap kasar istri sebagai pemicu tindak kejahatan suami.

“Padahal, dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindakan suami bisa dikategorikan sebagai tindak perkosaan dalam perkawinan (Martial rape),” demikian analisis AJI Indonesia.

Kemudian, media masih menggunakan kata yang mereduksi kasus perkosaan. Misalnya, dalam berita perkosaan, media masih menggunakan kata ‘digilir’. Contohnya pada berita berjudul “Mahasiswi UIN digilir 6 Pria Lalu Dibunuh”.

“Penggunaan kata ‘digilir’, mengibaratkan perempuan sebagai piala bergilir yang wajar untuk diperkosa,” tulis AJI Indonesia.

Pada Januari-Juni 2015, Komnas Perempuan juga sempat membuat riset dengan judul “Analisis Media: Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual?”

Dalam riset itu, mereka meneliti 9 media, dan melakukan analisis pada 225 berita yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Jumlah itu setara 18,17% dari 1238 berita terkait kekerasan seksual yang dipublikasi 9 media tersebut.

Komnas Perempuan menemukan beberapa pelanggaran kode etik yang cenderung dilakukan oleh media. Di antaranya, mencampurkan fakta dan opini (40%), mengungkap identitas korban (38%), mengandung informasi cabul dan sadis (21%) dan mengungkap identitas pelaku anak (1%).

Tak cuma itu. Riset tersebut menunjukkan, media juga melakukan sejumlah pelanggaran terkait pemenuhan hak korban, dengan presentase sebagai berikut: menggunakan diksi yang bias (24,21%), mengungkap identitas korban (23,15%), serta stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan (15,89%).

“Apabila dilihat dari isi berita (content analysis), maka media juga terkesan menggiring pembacanya untuk membuat stereotype dan menghakimi korban. Selain itu, media terlampau cepat mengambil sebuah kesimpulan dengan menggunakan kalimat yang menarik perhatian pembacanya,” demikian Komnas Perempuan menuliskan kesimpulannya.

Kegagalan melihat sumber masalah
Terkait dengan permasalahan tersebut, Wisnu Prasetya Utomo peneliti Remotivi menilai, stigmatisasi media terhadap korban disebabkan minimnya analisis gender dan konstruksi patriarki yang terus dipertahankan.

Menurut dia, dalam berita kekerasan seksual, perempuan ataupun anak-anak sering dituduh bersalah karena banyak mengumbar tubuhnya. Selain itu, media tetap mempertahankan atribusi-atribusi tendensius seperti “cantik”, “berpakaian minim” atau “keluar malam hari”.

“Jika nalar patriarki di media yang muncul dengan kekerasan simbolik ini terus-menerus hadir, ia hanya akan mengafirmasi kekerasan demi kekerasan fisik yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak. Tentu kita tidak mau hal tersebut terjadi,” tulis Wisnu dalam artikel “Membaca Kekerasan Seksual di Media” yang dimuat Geotimes.co.id.

Alex Junaidi, Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) mengatakan, lemahnya keberpihakan media pada korban kekerasan seksual disebabkan oleh konstruksi berpikir yang menempatkan perempuan sebagai properti. Dalam sejumlah pemberitaan, perempuan lebih banyak dinilai dan dieksploitasi dari bentuk tubuh ketimbang pikirannya.

“Media masih menegaskan stereotype tertentu tentang perempuan. Misalnya, perempuan baik itu ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak, wanita karir yang bisa membagi waktu untuk keluarga, dan sebagainya. Perempuan buruk adalah yang suka keluar malam, janda dan lain-lain,” kata Alex seperti dikutip dari Magdalene.co

Dia melihat, dalam pemberitaan juga masih terdapat penggunaan bahasa yang seksis, menghakimi serta eufemisme yang cenderung patriarkis. Misalnya, kata “menggagahi” untuk pemerkosa, sementara korban digambarkan sebagai orang yang ternodai atau kehilangan kehormatannya.

“Bahkan, beberapa laporan media menerbitkan artikel-artikel dengan kalimat-kalimat seperti: ‘Untunglah, akhirnya pelaku pemerkosaan bersedia menikahi korban” atau ‘Mengharukan, Pemerkosa Nikahi Korbannya di Masjid Polres’,” terang Alex Junaidi, yang juga jurnalis senior di The Jakarta Post.

Saya kira, sudut pandang media termasuk juga wartawan, yang gagal melihat sumber kekerasan, perlu direparasi. Generalisasi dan stigma yang dibangun, bukannya menyelesaikan masalah, malah bikin persoalan semakin kabur.

Maksud saya, tiap manusia, dalam konteks ini laki-laki, secara alamiah akan merasakan gairah seksual. Namun, keadaan tersebut tidak serta-merta membuat saya atau Anda jadi pemerkosa. Sebab, saya kira, otak manusia selalu (dan juga seharusnya) bisa mengendalikan penis. Bukan sebaliknya.

Maka, jika perkosaan didefinisikan sebagai dominasi seksual. Sementara, di sisi lain, cinta diyakini sebagai sesuatu yang memerdekakan manusia. Seharusnya Anda juga sepakat, perkosaan adalah penjajahan yang harus dilawan.

Jadi bagi saya, tak ada posisi netral dalam kekerasan seksual, termasuk dalam kejadian yang menimpa L. Jika saya atau Anda tidak bisa berpihak pada korban, pada L, maka saya atau Anda telah memihak kejahatan. (*)

Penulis: Themmy Doaly, alumni pers mahasiswa Inovasi Unsrat

build_links(); ?>